HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

  • gambar
  • gambar

    Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) atau Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.

    LAPOR

  •  

    gambar
  •  

    gambar
  •  

    gambar
  •  

    hut
  • gambar
  •  
    sipp
  •  

    gambar
  •  

    gambardifabel
  • sms
  • gambar
  • gambar
  • KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL (25 DESEMBER 2021) DAN TAHUN BARU (1JANUARI 2021)

  • SIWAS MA RI

  • PELANTIKAN, PEMGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN KELAS II

    Lebih Lanjut

  • Selamat Hari Sumpah Pemuda

    28 Oktober 2021

  • Ketua Mahkamah Agung RI

    Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H

    Pembinaan Teknis dan Administrasi Bagi Pimpinan, Hakim dan Aparatur Peradilan Se-indonesia di Manado, 21 Oktober 2021

  • Ulang Tahun Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr .M. Syarifuddin,S.H., M.H. Ke-67

    Keluarga Besar Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kepada Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H ke-67. Semoga selalu diberikan kesehatan serta senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT

  • PELANTIKAN 7 HAKIM AGUNG

    Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah 7 (tujuh) orang Hakim Agung pada Selasa pagi (19/10) di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung lantai 14, Jakarta. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 116/P Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Hakim Agung. Dengan dilantiknya tujuh orang Hakim Agung tersebut, kini jumlah Hakim Agung di Republik Indonesia berjumlah 51 orang, sementara Hakim Adhoc berjumlah 11 orang terdiri atas 3 orang Hakim Ad Hoc Tipikor dan 8 orang Hakim Ad Hoc PHI..

    Lebih Lanjut

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Nunukan

    Masuk SIPP

  • Pos Layanan Hukum

    Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

    Lebih Lanjut

  • Mendukung Aksesibilitas Difabel

    Situs Pengadilan Negeri Nunukan memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

    Lebih Lanjut

  • SIWAS - Whistleblowing System

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

    Lebih Lanjut

  • Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

    Untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga tertib admnistrasi dapat berjalan lebih baik

    Visualisasi PTSP

  • e-Court

    Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

    Lebih Lanjut

  • ERATERANG ( Elektronik Surat Keterangan )

    Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan permohonan surat keterangan di Pengadilan secara Elektronik.

    Lebih Lanjut

Jadwal Sidang Hari Ini

Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Cek Info Perkara Melalui SMS

Anda dapat cek informasi perkara, jadwal sidang, dan biaya perkara melalui sms. Pelajari caranya dengan klik gambar di atas.

Direktori Putusan

Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Nunukan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Prosedur Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan


Lebih lanjut

Permohonan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan


Lebih Lanjut

Prosedur Bantuan Hukum

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Nunukan


Lebih Lanjut

                                                PELAYANAN PRIMA,  PUTUSAN BERKUALITAS

Prosedur Gugatan Sederhana

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.


Lebih lanjut

Prosedur Mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Nunukan


Lebih Lanjut

Biaya Perkara Perdata

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri


Lebih Lanjut

Relaas Panggilan Umum

No items found.

MOTO KAMI :

"PROFESIONAL, RAMAH, INFORMATIF, MELAYANI DAN AKUNTABLE"

(PRIMA)