Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, Bapak R. Narendra Mohni I., S.H., M.H menghadiri Rangkaian Kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025 yang diselenggarakan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat selama 2 hari, yaitu pada tanggal 9-10 Februari 2026. Agenda dimulai dengan Pembukaan Kegiatan Pameran Kampung Hukum 2026 pada Senin (9/2/2026). Pameran ini mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari pengunjung yang berasal dari mahasiswa dan masyarakat umum melalui berbagai rangkaian acara edukasi hukum dari berbagai lembaga. Pameran Kampung Hukum tidak hanya menjadi ajang sosialisasi hukum, tetapi juga sarana membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas lembaga.

Bersamaan dengan Pameran Kampung Hukum, Mahkamah Agung juga menyelenggarakan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 pada Selasa (10/2/2026) dengan agenda tunggal Laporan Tahunan Mahkamah Agung yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung YM.Prof.Dr. H. Soenarto, S.H. M.H. dengan mengusung tema “Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera”. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan Mahkamah Agung sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga peradilan kepada masyarakat atas kinerja selama 1 tahun terakhir. Ketua Mahkamah Agung memaparkan capaian kinerja, tantangan, serta berbagai inovasi yang telah dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sepanjang tahun 2025.

Rangkaian Kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025 ditutup dengan kegiatan Pembinaan Bidang Teknis Dan Administrasi Yudisial yang diawali dengan sambutan sekaligus pemberian arahan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM. Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan selanjutnya pemberian materi oleh Ketua Komisi Yudisial Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam aspek teknis yudisial dan administrasi perkara. Melalui pembinaan tersebut, disampaikan arahan, kebijakan, serta penguatan implementasi tugas dan fungsi peradilan guna mewujudkan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.