Tentang POSBAKUM

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Nunukan merupakan layanan hukum yang disediakan bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau masyarakat yang membutuhkan akses terhadap informasi dan konsultasi hukum.

Melalui layanan POSBAKUM, masyarakat dapat memperoleh informasi hukum, konsultasi atau advis hukum, serta bantuan dalam pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan layanan POSBAKUM.

Jenis Layanan POSBAKUM

Siapa yang Dapat Menggunakan Layanan?

Alur Pelayanan POSBAKUM

Persyaratan Layanan

Untuk memperoleh layanan POSBAKUM, masyarakat dapat menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan jenis layanan yang dimohonkan.

Informasi Layanan POSBAKUM

Hak Penerima Layanan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1344/DJU/SK.HM1.1/III/2026 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024;
7. Peraturan dan kebijakan lain yang berkaitan dengan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.