Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Nunukan, Jum'at 01 Maret 2019
Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Nunukan menggelar pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sekitar pukul 9.00 WITA, Jumat (1/3/2019) pagi.
Kegiatan dihadiri Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Kepala Kejaksaaan Negeri Nunukan Fitri Zulfahmi, perwakilan Kodim 0911/NNK Nunukan, perwakilan Porles Nunukan, perwakilan Lanal Nunukan, dan perwakilan Satgas Pamtas 613 Raja Alam, serta tokoh masyarakat
Ketua PN Nunukan Candra Nurendra Adiyana SH.KN, M.Hum, mengatakan bahwa pembangunan zona integritas WBK dan WBBM di PN Nunukan merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas pada Seluruh Pengadilan di Lingkup Peradilan Umum.
Selain itu,juga merujuk pada visi dan misi Mahkamah Agung (MA) sesuai Keputusan Ketua MA Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 24 tahun 2014 tentang Pembentukan Pembangunan Zona Integritas MA RI. Ini merupakan program program nasional untuk mewujudkan WBK dan WBBM sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
“Pencanangan ini sebagaimana wujud komitmen untuk mewujudkan visi dan misi MA. Sehingga dapat meningkatkan pelayanan masyarakat pencari keadilan dengan membangun dan memperbaiki sistem kerja, mentalitas aparatur serta birokrasi".
Deklarasi pencanangan itu ditandai dengan penandatanganan semua peserta penting yang hadir sebagai simbol komitmen mewujudkan zona integritas WBK dan WBBM
